
metrotimur.com, JAKARTA, 15 September 2026 – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengeluarkan teguran keras kepada jajaran pemerintah daerah di Sulawesi Selatan (Sulsel). Teguran ini menyusul kebijakan sejumlah daerah yang mengalihkan proses belajar mengajar menjadi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dengan alasan penghematan Bahan Bakar Minyak (BBM). Tito menegaskan bahwa hak pendidikan tatap muka siswa tidak boleh dikorbankan hanya karena kendala teknis distribusi energi.
Esensi PJJ Bukan untuk Penghematan
Tito menilai alasan penghematan BBM sebagai landasan PJJ sangat tidak relevan dan keluar dari konteks. Ia mengingatkan bahwa fungsi utama pemerintah daerah adalah menjamin kelangsungan pasokan energi bagi aktivitas vital masyarakat, termasuk sektor pendidikan.

“Saya baru mendengar ada yang PJJ karena alasan menghemat BBM. Jika memang terjadi kelangkaan, seharusnya stoknya ditambah, bukan siswanya yang diliburkan,” tegas Tito, merujuk pada pernyataannya awal pekan ini.
Mantan Kapolri ini menekankan bahwa interaksi tatap muka memberikan kualitas pendidikan yang tak tergantikan oleh layar digital. Kebijakan PJJ, menurutnya, hanya dirancang sebagai mekanisme darurat (emergency) saat terjadi ancaman keselamatan jiwa, seperti bencana erupsi vulkanik atau kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Instruksi Tegas bagi Pemerintah Daerah
Mendagri mewanti-wanti agar Pemda tidak menjadikan PJJ sebagai jalan pintas untuk menutupi kelemahan manajemen distribusi energi di daerahnya. Ia menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk segera bergerak cepat dan berkoordinasi dengan pihak terkait guna memastikan ketersediaan BBM.
Dengan terjaminnya pasokan energi, Tito mengharapkan roda perekonomian dan aktivitas belajar di sekolah dapat kembali berjalan normal tanpa hambatan, sehingga kualitas pendidikan tidak terus tergerus oleh metode daring yang berkepanjangan.
Tatap Muka di Makassar Mulai Digelar
Sebagai respon atas sorotan pemerintah pusat, Pemerintah Kota Makassar mulai mengeksekusi pembukaan kembali sekolah secara bertahap. Terhitung sejak Rabu (16/9), aktivitas belajar tatap muka telah kembali digelar untuk jenjang TK/PAUD, SD, dan SMP.
Meski demikian, untuk jenjang SMA/SMK, proses pembelajaran di Makassar masih terpaksa dilakukan secara daring dari rumah sembari menunggu koordinasi lebih lanjut terkait pemenuhan logistik dan energi di lapangan. Pemerintah daerah kini dituntut untuk bekerja lebih ekstra agar seluruh jenjang pendidikan dapat segera kembali beroperasi secara normal. (bly)




Tinggalkan Balasan