MAKASSAR, METROTIMUR.COM – Penolakan rencana pembangunan jalur Kereta Api Makassar – Pare Pare dengan konsep at grade (dataran) mendapat penolakan dari warga pesisir Kota Makassar.
Ratusan warga yang bermukim di pesisir pantai yang ada di wilayah Kelurahan Tallo Kec. Tallo Kota Makassar melakukan aksi penolakan rencana pembangunan Rel Kereta Api yang berkonsep at grade. Aksi penolakan tersebut dilakukan di Pantai Marbon yang berbatasan langsung dengan Makassar New Port (MNP), ahad (14/08/2022).
Dasar penolakan warga diantaranya, bahwa sistem at grade adalah musibah bagi warga pesisir yang nantinya akan berhadapan dengan banjir besar. Kemudian, dalam aksi itu juga disampaikan bahwa sistem at grade secara otomatis akan mematikan mata pencarian para Nelayan yang ada di Pesisir.
“Kalau pak Gubernur Sulsel dan Balai Kereta Api sepakat atau menyetujui sistem at grade atau jalur dataran maka bukanlah kesejahteraan yang dihadirkan tapi itu musibah yang akan mereka perhadapkan kepada kami sebagai warga, ” kata salah satu orator aksi warga pesisir, Andi Zulkifli.
Konsep at grade ini tiba – tiba saja muncul tanpa kami sebagai warga yang akan menjadi lintasan KA diberitahu terlebih dahulu. Lalu kemudian kata Andi Zulkifli, Pemprov Sulsel melalui Iqbal Suhaeb menyampaikan di sejumlah media, bahwa potensi banjir pada wilayah lintasan KA itu tidak akan terjadi dalam kurung waktu 50 tahun.
“Heran juga kami ini, tiba – tiba pejabatnya Gubernur Sulsel (Iqbal Suhaeb) mengatakan selama 50 tahun kedepan dengan sistem at grade itu tidak akan menimbulkan banjir, dan katanya itu hasil uji Amdal yang telah dilakukan oleh Balai KA. Padahal setiap musim penghujan dan Sungai Tallo meluap kami disini kena banjir apalagi kalau ada bendungan Rel Kereta Api, kapan uji Amdalnya pernah dilakukan, kenapa kami sebagai warga yang akan terdampak tidak pernah diberitahu atau diajak diskusi, ” terang Andi Zulkifli.
Kami tegaskan disini, bahwa Pemprov Sulsel dalam hal ini Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman termasuk dari Pihak Balai KA itu tidak pernah transparan apalagi ajak kami diskusi, “Jadi kalau dia katakan ada uji Amdalnya kapan itu dilakukan, kenapa kami tidak tahu, ungkap Andi Zulkifli.
“Pak Gubernur dan Balai KA ini sepertinya tidak mau tahu soal kami, bagaimana keadaan kami nanti jika at grade itu yang ditetapkan. Pak Gub dan Pihak Balai KA ini bisa jadi hanya kepentingan para Kapitalis termasuk kepentingan para mafia tanah yang diutamakan dan dipikirkan, ada apa dengan Gubernur Sulsel kenapa tidak mendengar kami atau mengajak kami diskusi sebelum disetujui, kami ini warga Sulsel juga, ” ucap Andi Zulkifli.
<span;>Yang pastinya, aksi ini akan lebih besar lagi akan kami lakukan jika konsep at grade ini tetap akan dilaksanakan.
“Kami dukung Program Nasional itu, tapi Pemerintah Provinsi Sulsel dan Pemerintah Pusat harus tahu, bahwa ada rakyat kecilmu yang akan menjadi korban jika konsep at grade akan ditetapkan, kami akan lawan itu karena bukan lagi soal banjir tapi ini soal hak hidup kami sebagai warga pesisir yang akan dilumpuhkan dan kami akan mati perlahan karena pemenuhan hasrat para kapitalis itu. Karena kami dukung program Presiden Jokowidodo, maka hanya satu solusi, jalur kereta yang melintas di Kota Makassar harus sistem layang atau elevated, ” tutup Andi Zulkifli.
Tinggalkan Balasan