MAKASSAR, METROTIMUR.COM – Tak terasa kepemimpinan Nurdin Abdullah – Sudirman Sulaiman sebagai Gubernur Sulawesi Selatan periode 2018 – 2023 memasuki bulan ke- 4 atau berada dipenghujung akhir tahun 2018. Pemerintahan yang mengusung visi “Sulawesi Selatan yang inovatif, produktif, kompetitif, inklusif dan berkarakter, dengan 5 misi yakni:
1. Mewujudkan Pemerintahan yang berorientasi melayani dan inovatif.
2. Mewujudkan infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel.
3. Mewujudkan Pusat – pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang produktif
4. Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetetif, Inklusif dan Berkarakter.
5. Meningkatkan Produktivitas dan daya saing produk Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan.
Dari misi dari tersebut, Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Sulawesi Selatan dalam rilisnya mengatakan, bahwa pasangan yang berakronim PROF ANDALAN ini menerjemahkan kedalam 5 program nyata yakni:
1. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas Sulsel.
2. Pembangunan infrastruktur yang menjangkau masyarakat desa terpencil.
3. Rumah Sakit Regional di 6 wilayah dan ambulans siaga.
4. Birokrasi anti korupsi dan pendidikan masyarakat madani.
5. Destinasi wisata andalan berkualitas internasional.
Visi dan Misi yang merupakan penerjemahan janji politik yang selanjutnya menjadi pendoman pembangunan 5 tahunan. Menurut Ketua KOPEL Sulsel, Musaddaq, tentu janji – janji politik diatas akan dinanti realisasinya oleh 8,7 juta jiwa penduduk Sulawesi Selatan, apakah akan memberi dampak perubahan bagi masyarakat.
Lanjut Musaddaq, Warga Sulsel tidak boleh berpangku tangan untuk hanya sekedar meramaikan pesta demokrasi lima tahunan untuk mendudukkan para kandidat meraih kekuasaan dengan meninggalkan substansi pergantian kepemimpinan melalui pencoblosan dibilik suara.
“Utang Politik ini harus dipertanggungjawabkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur, ” kata Musaddaq, senin (31/12/18).
Menurut Musaddaq, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2019 yang telah ditetapkan melalui rapat paripurna di DPRD pada tanggal 29 Novemnasional, senilai Rp. 9,8 triliun. Anggaran yang cukup fantastis ini sekaligus akan menjadi batu uji bagi prof andalan, apakah anggaran sebagai instrumen pembangunan akan tetap sasaran atau tidak dalam menjawab janji politik, menurut KOPEL “Tentu semua akan tergantung dari komitmen dari Gubernur”.
Dari catatan KOPEL Sulsel sendiri, pemerintahan sebelumnya masih menyisakan berbagai persoalan yang belum terselesaikan terkait kondisi makro pembangunan Sulawesi Selatan yang menjadi pekerjaan rumah Nurdin Abdullah dan Amran Sulaiman diantaranya :
1. Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan dalam kurung waktu 6 tahun (2011 – 2017) trendnya bergerak secara fluktuatif. Pertumbuhan ekonomi paling tinggi dicapai pada tahun 2012 yakni sebesar 8,87 persen, namun tahun selanjutnya mengalami penurunan. Pada tahun 2013 hingga 2015 secara berturut – turut mengalami penurunan, tahun 2013 (7,62%), tahun 2014 (7,54 %) dan tahun 2015 (7,19%).
Pada tahun 2016, mengalami peningkatan menjadi 7, 42 persen, akan tetapi pada tahun 2017 kembali mengalami penurunan menjadi 7,23 persen.
Meskipun pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan bergerak secara fluktuatif, namun dalam enam tahun terakhir, rata – rata berada diatas pertumbuhan ekonomi Nasional, sekaligus pada tahun 2017 menempatkan Sulsel berada pada peringkat kedua pertumbuhan ekonomi nasional, terang Musaddaq.
Yang kedua, Persentase Penduduk miskin di Sulsel dalam kurun waktu 2012- 2017 bergerak secara fluktutif, Persentase penduduk miskin tertinggi pada tahun 2013 yakni 10,32 % (863,23), tahun 2014 menurun hingga 9,54 % (806,35), tahun 2015 kembali meningkat mencapai 10,12% (864,51). Pada tahun 2016 kembali mengalami penurunan menjadi 9,24% (796,81) dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan hingga mencapai 9,48% (852,97).
Persentase penduduk penduduk miskin tertinggi yaitu di Kab. Pangkep (16,22%) posisinya diatas rata – rata Provinsi dan Nasional, sedang terendah di Kota Makassar (4,59%), posisinya dibawah rata – rata Provinsi dan Nasional.
Yang Ketiga, Pengangguran Terbuka, untuk Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sulsel dalam setahun terakhir, tingkat pengangguran terbuka (TPT) naik dari 4,80% (Agustus 2016) menjadi 5,61% (Agustut 2017) dan jumlah penganggur bertambah sebanyak 28 ribu orang.
Kemudian yang keempat , untuk Indeks Pembangunan Manusia adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara diseluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.
IPM Provinsi Sulawesi Selatan lebih rendah daripada angka IPM Nasional dalam kurun waktu 2011 – 2017, namun peningkatan IPM Sulawesi Selatan mengalami trend positif.
Tahun 2011 (67,26), tahun 2012 (67,26), tahun 2013 (67,92), tahun 2014 (68,49), tahun 2015 (69,15), tahun 2016 (69,76), tahun 2017 (70,34). Namun secara Nasional, IPM Sulawesi Selatan tahun 2017 berada pada urutan ke – 14 diatas Jawa Timur yang berada pada peringkat ke -15 dengan nilai 70, 27 dan Provinsi Jambi yang berada diperingkat ke – 16 dengan nilai 69,98. Nilai IPM Sulawesi Selatan masih sangat jauh dari peringkat pertama DKI Jakarta dengan nilai 80,06.
Sementara itu , Indeks pembangunan Manusia (IPM) berdasarka Kab/Kota Sulawesi selatan tahun 2017 secara Spasial IPM terendah yakni Kab. Selayar dengan nilai 65,39. Sedangkan IPM tertinggi di ota Makassar yakni 81,13.
Dimensi indikator IPM Sulawesi selatan tahu n2017 berdasarkan komponen yakni Angka Harapan Hidup (AHH) 69,84 atau berada dibawah nilai nasional 71, 06, harapan lama sekolah (AHS) 13,28 berada diatas nilai nasional, koponen rata – rata sekolah 7,95 berada dibawah nilai nasional 8,10 dan komponen Pengeluaran Perkapita disesuaikan 10,489 juga berada dibawah nasional 10,664.
Yang Kelima, Yakni Gini Ratio. Gini ratio adalah alat ukur untuk menilai ketimpangan pengeluaran penduduk. Nilai Gini Ratio berada di antara 0 dan 1, semakin tinggi niklai Gini Ratio berarti semakin tinggi ketimpangan.
Gini Ratio Sulawesi Selatan pada Periode Maret 2011-2017 trendnya bergerak secara fluktuatif. Tahun 2017 menunjukkan trend lebih baik dari tahun 2016 yakni 0,426 (Maret 2016) dan 0,407 9MARET 2017). Namun pada periode September 2011-2017 juga mengalami trend yang fluktuatif. gini nRatio tertinggi pada bukan September 2014 (0,448) kemudian turun pada aSeptember 23027 kembali mengaklami kenaikan 0,429 dan Gini Ratio pada bulan Maret 2018 (0,397). Namun angka ketimpangan Sulsel diatas ketimpangan Nasional.
Sementara Gini Ratio berdasarkan posisi relatuf Kab/Kota tahnu 2017, tiga Kabupaten dengan posisi tertinggi yakni Kabupaten Bantaeng yakni 0,422 kemudian Kabuoaten Toraja Utara 0,411 dan Kabupaten Luwu Timur 0,411. Sementara terendah Kab. Pinrang 0,309.
Menurut Musaddaq, secara nasional posisi Gini Ratio Provinsi Sulawesi Selatan berdasarksn data statistik bulan Maret 2018 masuk dalam 10 besar dengan Gini Ratio tertinggi. Masing – masing Provinsi tersebut yang paling tertinggi yakni DI Yogyakarta dengan Gini Ratio sebesar 0.441. Di urutan kedua Sulawesi Tenggara (Sultra) dengan Gini Ratio sebesar 0,409, urutan ketiga Jawa barat 0,407, urutan keempat Gorongtalo 0,403, urutan kelima Sulsel 0,397, DKI Jakarta 0,394, Sulawesi Utara (Sulut) 0,394 dan Papua Barat 0,394.
sumber: KOPEL Sulsel