by
Kategori: HUKUM
Jika Pilkada Makassar Tetap Dilanjutkan, Negara Berpotensi Dirugikan
Makassar, metrotimur.com – Dengan dibatalkannya SK 64 oleh Panwaslu Kota Makassar maka saat ini tidak ada calon yang bertarung di Pemilu Makassar. Karena KPU tidak menerbitkan SK penetapan yang baru, berarti tahapan-tahapan berikutnya tidak dapat dilanjutkan pelaksanaannya. Apabila dilanjutkan, maka penyelenggaraannya akan memberikan potensi kerugian keuangan negara. Hal tersebut disampaikan Ahli Keuangan Negara dan Daerah,…
Sidang Kode Etik Menanti, Ahli Keuangan: Camat Berpotensi Dijerat Pasal Pemalsuan Dokumen
Makassar, metrotimur.com – Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Soni Sumarsono mengatakan, penonaktifan camat adalah kewenangan Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto. Alasannya, demi menjaga stabilitas pemerintahan di Makassar. “Ini adalah diskresi,” kata Soni kepada wartawan di Baruga Karaeng Patingalloang Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Senin 11 Juni 2018. Menurut Soni, rekomendasi sementara tim yang dibentuk Pemprov Sulsel,…
by
Selain fee 30 persen, Kuat Dugaan Camat Palsukan Dokumen, Berikut Temuan Ahli..!
Makassar, metrotimur.com – Keputusan Walikota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto yang menonaktifkan seluruh camatnya dinilai tepat. Agar para camat yang terperiksa lebih fokus dalam menghadapi pemeriksaan terkait pemotongan anggaran 30 % di kecamatan Ahli Keuangan Nasional dan Daerah, Bastian Lubis menyampaikan, camat yang mengakui dan membuat pernyataan telah terjadi pemotongan anggaran dapat dijerat pidana terkait pemalsuan…
by
Kasus Fee 30 Persen, Empat Anggota Dewan Mangkir Dari Panggilan Polda
Makassar, metrotimur.com – Empat anggota DPRD Makassar yang tetap mangkir pada panggilan pemeriksaan pertama kasus dugaan korupsi potongan anggaran dana 30% sosialisasi penyuluhan lingkup SKPD dan kecamatan, akan mendapatkan surat panggilan kedua dari Subdit III Tipikor Polda Sulsel. Surat panggilan kedua itu akan disertai surat perintah membawa jika mereka kembali tak hadir. “Semua akan diperiksa…
by
Begal DP Dengan Interpelasi, KOPEL: Dewan Makassar Terkesan Membela Tindakan Korupsi
Makassar, metrotimur.com – Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Sul – sel menilai upaya interpelasi legislator Makassar pendukung Appi – Cicu terhadap kebijakan Wali Kota Makassar, Danny Pomanto, yang menonaktifkan 15 Camat akan berdampak respon negatif dari Publik. “Saya kira anggota dewan perlu meninjau ulang kembali langkah (interpelasi) tersebut. Ketika dipaksakan, publik akan semakin pesimis jika persolan…
by
