by
Kategori: HUKUM
Tak Hadiri Rapat Pleno, Panwas: KPU Makassar Tidak Miliki Dasar Hukum
Makassar, metrotimur.com – Panwas Kota Makassar tidak hadiri rapat pleno pengundian tata letak dan penandatanganan speciment surat suara pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota Makassar 2018 yang diselenggarakan di gedung KPU Makassar, Senin malam (28/5/18). Saat dikonfirmasi terkait ketidak hadiran Panwas Kota Makassar di rapat pleno tersebut, Komisioner KPU, Abdullah Manshur melalu via whatsapp mengatakan,…
Ahli Keuangan Negara: Danny Pomanto Tak langgar UU Pilkada
Makassar, metrotimur.com – Kisruh putusan PTTUN Kota Makassar yang mengabulkan menetapkan Calon Walikota petahana Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto melanggar pasal 71 UU Pilkada dipertanyakan Pusat Kajian Keuangan Negara dan Daerah Universitas Patria Artha. “Atas dasar gugatan mengenai penggunaan tagline, pembagian handphone ke Ketua RT dan RW serta pengangkatan tenaga kontrak itu tidak ada sengketa.…
by
Warga Pertanyakan Anggaran KPU Makassar, Tim Hukum: Kami Akan Laporkan ke KPK
Makassar, metrotimur.com – Sikap KPU Makassar yang akan menetapkan hanya satu paslon di Pilkada Makassar 2018, mendapat kecaman dan mosi tidak percaya dari warga kepada jajaran KPU Makassar, dan mempertanyakan uang rakyat yang digunakan oleh KPU Makassar. Kecaman dan mosi tidak percaya warga Makassar terhadap Ketua dan para komisioner KPU Makassar yang menolak keputusan Panwas…
by
Bawaslu Sulsel: Kami Plenokan dan Tunggu Hasilnya Pelanggaran Pidana atau Administrasi
Makassar, metrotimur.com – Bersamaan hari pemeriksaan Ketua KPU Makassar, Syarief Amir dan Komisioner,Rahma Saiyed, Bawaslu provinsi Sulsel, hari ini, rabu (23/5/18) akan memutuskan hasil penyidikan melalui rapat pleno tertutup. Dari keterangan Ketua Bawaslu Provinsi Sulsel, Laode Arumahi mengatakan, bahwa semua pihak sudah diambil keterangannya, baik pihak pelapor yakni Paslon DIAmi, saksi dan saksi ahli, termasuk…
by
Mantan Ketua PBHI Sulsel Pertanyakan Putusan Panwaslu Dikemanakan..?
Makassar, metrotimur.com – Mantan Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) Sulsel, Wahidin Kamase, angkat bicara terkait dengan proses pemilihan wali kota (Pilwalkot) Makassar 2018, terlebih kepada putusan Panwaslu Makassar. Menurutnya, Panwaslu Makassar berhak mempertahankan putusannya. Bahkan, dia sangat menyayangkan sikap dari KPU Makassar yang menolak mengeksekusi putusan itu. “Putusan Panwaslu itu…
by
