by
Kategori: HUKUM
Fee 30 persen, Penggiat Anti Korupsi Ungkap Ulah Oknum Anggota Dewan Makassar
Makassar, metrotimur.com – Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (DPN GNPK), Ir. H. Ramzah Tabraman, SH mendukung penuh Polda Sulsel untuk mengungkap fee 30 persen dari camat lingkup Pemkot Makassar kepada sejumlah anggota Dewan Makassar. Adanya rumor terkait fee 30 persen anggaran sosialisasi dari sejumlah Camat di Pemkot Makassar, yang diduga mengalir ke sejumlah…
Legislator Makassar Tak Kooperatif, NGO: Polda Harus Beri Kepastian Hukum
Makassar, metrotimur.com – Koordinator Forum Komunikasi Lintas (FoKaL) NGO Sulawesi, Djusman AR, meminta kepada pihak Polda Sulsel untuk sesegera mungkin menindak lanjuti pemeriksaan para anggota dewan yang diduga terlibat dalam aliran fee 30 persen dari Camat lingkup Pemerintah Kota Makassar. “Polda Sulsel segera beri kepastian hukum, siapa yang hanya sebagai saksi, siapa yang memang layak…
by
Terungkap, Para Camat Mengaku Tak Pernah Beri Fee 30 Persen ke Danny Pomanto
Makassar, metrotimur.com – Beberapa waktu yang lalu Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan ‘Danny’ Pomanto merasa geram atas tudingan yang ia terima. Jikalau dirinya mendapat fee sebesar 30 persen atas proyek pohon ketapang. Sesaat setelah dirinya diaktifkan kembali menjadi Wali Kota, ia pun mengumpulkan para SKPD, Camat, Lurah dan tak ketinggalan para masyarakat dalam sebuah Rapat…
by
LAKUM HAM PKB: Sikap KPU Makassar Tidak Legitimasi dan Cederai Hak Asasi Manusia
Makassar, metrotimur.com – Ketua Lembaga Hukum dan HAM (Lakumham) PKB Sulsel, Abdul Rahim Muchtar, SH,MH, mengungkapkan, Pilkada Makassar tidak legitimasi dan melanggar Hak Asasi Manusia, rabu (30/5/18). Hal ini diungkapkan oleh Abd. Rahim Muchtar setelah KPU Makassar bersikukuh untuk menjalankan putusan PTTUN yang diperkuat oleh MA. “KPU Makassar seharusnya memahami, bahwa putusan Panwaslu itu, ada…
by
Tak Berdasar Hukum, Panwas Makassar Tertibkan APK Pencitraan
Makassar, metrotimur.com – Tak Berdasar hukum, Jajaran Panwas Kota Makassar, senin malam (28/5/18) melakukan penyisiran dan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Pileg dan Pilpres, Pilgub dan Pilwalkot di 15 Kecamatan di Kota Makassar. “Semua APK yang tidak berdasar hukum semua kita tertibkan, ” kata Nur Mutmainnah, Komisioner Panwas Kota Makassar, senin malam (28/5/18). Menurut Panwas…
by
